PENGARUH WORK RELATED DIMENSIONS TERHADAP CAREER COMMITMENT DENGAN JOB STRESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA TELLER DAN CUSTOMER SERVICE PD. BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG
22 Februari 2018 6:57
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis work routinization, role clarity, social support, the lack of promotional opportunity terhadap career commitment dengan job stress sebagai variabel mediasi pada teller dan customer service PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Populasi pada penelitian ini adalah teller dan customer service PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. yang berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan teknik pengukuran menggunakan bantuan Partial Least Square (PLS) pada software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work related dimensions yang terdiri dari work routinization, role clarity, social support, the lack of promotional opportunity berpengaruh signifikan terhadap job stress dan job stress berpengaruh signifikan terhadap career commitment. Selanjutnya, work related dimension yang terdiri dari work routinization dan social support berpengaruh signifikan terhadap career commitment, sedangkan role clarity dan the lack of promotional opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap career commitment. Sehingga job stress bersifat full mediation pada pengaruh role clarity terhadap career commitment dan pengaruh the lack of promotional opportunity terhadap career commitment.
EKSPLORASI PROSES PENYEBAB KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMILIH PENDANAAN UMROH: KASUS PADA PT ABC REGIONAL JAWA TIMUR
22 Februari 2018 6:39
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Dalam perkembangannya, masyarakat tidak hanya melaksanakan ibadah haji, namun juga melaksanakan umrah. Meskipun dengan biaya yang besar masyarakat Indonesia banyak yang masih ingin melaksanakan ibadah haji. Jalan keluar yang diambil oleh masyarakat dalam menghadapi kekurangan biaya ini yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah. Biaya pelaksanaan ibadah umrah sendiri tidak ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan tergantung dari jasa travel yang digunakan masing-masing. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji namun terhambat biaya, dapat melaksanakan umrah dengan biaya yang sedikit lebih murah. Selain itu ibadah umrah juga dapat dilaksanakan kapan saja. Hal inilah yang menjadikan ibadah umrah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di samping itu, saat ini masyarakat yang belum mempunyai dana cukup tidak perlu khawatir tidak dapat melaksanakan ibadah haji maupun umrah, karena terdapat jasa pinjaman yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin ini memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin berangkat umrah namun belum memiliki dana yang cukup. Salah satu perusahaan jasa penjamin yang ada di Indonesia adalah PT ABC. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh hasil penelitian dengan pendekatan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, belum adanya acuan mengenai pandangan islam terhadap sistem talang di PT ABC, pengeloan skill dan wawasan pihak marketing perlu diperhatikan tingkatkan agar mampu meyakinkan konsumen melalui pelayanan yang ditawarkan, perlu pengelompokan saran mengenai sistem talang dan sistem non talang (sistem cash) guna memudahkan pemasaran dan tepat sasaran, serta istem talang merupakan suatu hal yang baru dan masih awam di kalangan masyrakat sehingga perlu pengenalan lebih lanjut mengenai sistem ini.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KARYAWAN BAGIAN PENAGIHAN KARTU KREDIT MACET BANK XYZ SURABAYA
22 Februari 2018 6:24
Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis jasa keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank adalah keberhasilannya dalam mengelola kredit yang diberikan kepada masyarakat. Bagian penagihan kredit macet kartu kredit bank XYZ merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk memastikan aset bank XYZ yang berupa kredit macet bisa diselamatkan sehingga bank XYZ mampu mengelola kredit dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja memediasi hubungan kepemimpinan transaksional dan kinerja karyawan. Pendekatan yang digunakan adalah secara kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisa metode statistik. Populasi penelitian ini adalah semua karyawan bagian penagihan kredit macet kartu kredit bank XYZ yang berjumlah 62 orang akan diambil seluruhnya sebagai sampel dalam penilitan ini. Di dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, Hasil penelitian ini yaitu kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening.
KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PROVINSI JAWA TIMUR DITINJAU DARI PRESPEKTIF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORAL
22 Februari 2018 5:46
Pengukuran kinerja pada suatu organisasi sangatlah dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh organisasi ini berjalan dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur ini atau yang sering disebut dengan PPT Jawa Timur. PPT Jawa Timur ini selain merupakan satu satunya PPT yang terpadu dan satu atap dalam hal pemberian pelayananya, juga hanya terdapat SDM sebanyak sebelas orang yang dimana kesebelas orang tersebut dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditengah jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur ini mengalami peningkatan yang ditinjau dari sudut pandang organizational citizenship behavioral (OCB) dimana para anggota PPT dapat berkerja melebihi dari peran dan tanggung Jawab yang dibebankan. Penelitian ini menilai tentang kinerja PPT Jawa Timur, ditinjau dari sudut pandang OCB, menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling karena dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang kinerja PPT Jawa Timur dalam hal memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja dari PPT Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Timur sudah berjalan dengan baik namun masih dihadapkan dengan kendala, seperti masih belum memiliki shelter tersendiri serta masih adanya kendala dari para anggotanya dalam menangani korban yang tidak bisa bahasa Indonesia atau pun bahasa Jawa atau korban yang merupakan orang yang berkebutuhan kusus. Meski demikian dalam kinerjanya memberikan pelayanan PPT Jawa Timur sudah menjalankan sistem OCB yaitu mereka bersedia berkerja melebihi dari standard dan beban kerja yang diberikan, seperti rela berkerja melebihi jam kerja, bersedia membantu atau mengambil alih tugas dari temanya yang berhalangan atau memiliki masalah dalam pekerjaan, serta gaji mereka yang dibawah UMR. Hal tersebut dilakukan semata dikarenakan anggota PPT murni mengabdi untuk membantu para korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak diwilayah Jawa Timur.
KERJASAMA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PEMERINTAH DESA TAMBAK SAWAH
22 Februari 2018 4:41
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kerjasama yang terjadi di antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambak Sawah yang terlibat didalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan hunian yang layak dalam bentuk rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan didirikan di Kabupaten Sidoarjo dan berlokasi di tanah kas desa Tambak Sawah. Sehingga terbentuklah sebuah kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah, Pemerintah Sidoarjo selaku pemilik gedung rumah susun sederhana sewa yang merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Desa Tambak Sawah selaku pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara secara mendalam, penentuan informan dilakukan dengan purposive dan snowball sampling dimana pihak-pihak yang dianggap memahami kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah. Analisis data menggunakan analisis kualitatif merujuk pada Sugiyono dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah terdapat pembagian hasil antara kedua belah pihak. Lalu kerjasama tersebut termasuk dalam pola Kemitraan Mutualistik. Bentuk kerjasama tersebut merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. Kerjasama yang terbangun menyadari akan aspek pentingnya melakukan kerjasama dilihat dari presentase perolehan pembagian hasil, dari kedua belah pihak sama-sama memperoleh hasil yang sama dari hasil sewa rusunawa Tambak Sawah. Berbagai manfaat yang diterima dari kerjasama ini mulai dari finansial hingga non finansial. Dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah cukup efektif karena kapasitas dari satuan rumah susun telah terpenuhi serta dapat menciptakan lingkungan sosial yang guyub dan makmur.
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DENGAN BANK TERHADAP PENJUALAN RUMAH SUSUN MELALUI SISTEM PRE PROJECT SELLING
22 Februari 2018 3:10
The limitation of urban land demands development actors to build more than one storey house or known as apartment / apartment in order to meet the needs of community residence. In general, the sale of flats is done through Pre Project Selling system. Pre Project Selling system is a sales system that is still in the form of drawings or concepts, marketing is done before the development is implemented. With Pre Project Selling, developers simultaneously conduct market tests, and predict sales terms and other alternatives that must be prepared if the target has not been reached. In running the Pre Project Selling system the development actors cooperate with the bank to facilitate its sales with bank credit. The Bank in performing its functions shall apply the principles of prudence as mandated by law. On the prudential principle of banks for credit which one of them requires the existence of collateral, then in the system of pre-selling selling requirements can not be met by the perpetrators of development because the building does not exist and the certificate is still a parent. Therefore, it needs to be further regulated in the cooperation agreement on the sale of flats with credit facilities. So the position of the parties are equally strong and mutually beneficial to the business
KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS OBYEK JAMINAN YANG BELUM DIBAGI (Analisa Putusan No. 10/Pdt.G/2013/Pn-Lsm)
22 Februari 2018 2:42
Lembaga keuangan perbankan dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah terlebih dahulu harus memperhatikan Prinsip 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, dengan terpenuhinya prinsip 5 C maka Bank bisa memberikan fasilitas kredit kepada nasabah disertai dengan pembuatan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah baik secara Notariil maupun dibawah tangan. Perjanjian Kredit tersebut yang dibuat antara Bank dengan nasabah menempatkan kedudukan Bank sebagai Kreditur sedangkan nasabah sebagai Debitur yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Adanya kewajiban membayar pelunasan kredit oleh Debitur kepada Kreditur maka Bank demi menjamin pelunasan hutang tersebut membuat pengesampiangan terhadap Pasal 1131 BW dengan tunduk pada Buku II BW tentang Kebendaan dengan membuat perjanjian Jaminan Kebendaan yaitu menunjuk salah satu benda milik Debitur untuk dijaminkan sebagai pelunasan jaminan hutang apabila Debitur mengalami kredit macet, dalam hal ini adalah Tanah dan Bangunan milik Debitur. Penjaminan Tanah dan Bangunan milik Debitur tunduk pada ketentuan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG YANG DIBATALKAN KARENA PERBEDAAN OBJEK LELANG DALAM PENGUMUMAN LELANG YANG PERTAMA DENGAN YANG KEDUA
22 Februari 2018 2:26
Pejabat Lelang yang merupakan orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki peranan yang penting dalam proses pelelangan. Sehingga perlu mengetahui dengan jelas mengenai bagaimana tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang yang akan sangat bermanfaat bagi pejabat lelang sendiri, pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak ketiga yang berkepentingan untuk menghindari ataupun mengurangi sengketa yang dapat terjadi setelah lelang dilaksanakan. Dan mengetahui pihak-pihak yang bertanggung gugat apabila dalam proses pelelangan merugikan pihak ketiga. Tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari setiap tahap dalam proses pelelangan, diantaranya adalah tahap pra lelang dan pasca lelang yang berkaitan erat dengan dokumen lelang itu sendiri dimana Pejabat Lelang bertanggung jawab untuk mengecek keterangan yang tercantum dalam dokumen-dokumen lelang yang telah diserahkan memiliki suatu “jalan cerita” yang tidak terputus, Apabila ada perbedaan dari objek yang akan dilelang dari pengumuman pertama dengan pengumuman kedua hendaknya didahului ralat pengumuman agar diketahui oleh seluruh peserta lelang. Gugatan dalam suatu pelelangan dalam tahap pra lelang atau pada saat pelaksanaan lelang terjadi, maka yang bertanggung gugat disini adalah instansi pelaksana lelang yaitu KP2LN sebagai suatu instansi dalam hal teknis suatu pelelangan dimana dalam hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang menyangkut kebenaran formil.
DIFUSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (INOVASI PELAYANAN “SAMSAT ON THE SPOT” DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG)
22 Februari 2018 2:20
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” di Kantor Bersama Samsat Karangploso dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya permasalahan banyaknya dan bertambahnya jumlah obyek kendaraan bermotor sehingga memunculkan inovasi pelayanan “Samsat on The Spot”. Selain itu, berkaitan dengan berapa kali petugas dalam memberikan sosialiasi mengenai pelayanan “Samsat on The Spot”. Teori yang dipakai yaitu pertama teori dari Everett M Rogers (2003) untuk saluran komunikasi pada difusi inovasi dan tahapan proses keputusan inovasi. Kedua yaitu teori kolaborasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi difusi inovasi dari Ahmed H Tolba dan Maha Mourad (2011) seperti faktor individu dan faktor budaya, dan Marshall H Becker (1970) untuk faktor sumber informasi yang terpercaya. Metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penetapan informan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” berjalan kurang baik. Saluran komunikasi yang digunakan adalah saluran interpersonal dan media massa dan tahapan proses keputusan inovasi yang ada yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksanaan, dan tahap konfirmasi. Untuk faktor yang memengaruhi difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” yaitu faktor individu cukup memengaruhi difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot”, faktor budaya seperti kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan tidak adanya resiko yang didapatkan wajib pajak pada pelayanan “Samsat on The Spot”, dan sumber informasi yang terpercaya berasal dari sosialisasi petugas, “Rujak Limpung”, banner, dan media elektronik (koran elektronik dan radio). Ditemukan faktor lain yang memengaruhi yaitu faktor internal petugas dan faktor lingkungan.
PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN JASA SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI WANITA SIDOMAJU JAWA TIMUR
22 Februari 2018 0:11
Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur menggunakan dasar hukum undang-undang No.25 tahun 1992, meskipun sudah ada undang-undang yang baru tetapi masih belum diberlakukan 2. Syarat untuk meminjam uang di koperasi Wanita Sidomaju hanya fotocopy KTP saja 3. Pengukuran atas pendapatan Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur dicatat pada nilai wajar atau nilai bersih atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 20, yaitu entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.
PENJAMINAN SYARIAH OLEH PT JAMKRINDO SYARIAH
21 Februari 2018 9:22
Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusahaan Penjaminan yang memakai pola syariah wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Namun , untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Penjaminan Syariah sampai saat ini masih memakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penjaminan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tidak ada delegasi atau atribusi bahkan penyebutan tentang keberadaan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga tidak ada. Namun , menjadi kewajiban bagi regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan penjaminan syariah yakni fatwa sulit untuk diterjemahkan atau diaplikasikan dalam peraturan perbankan/penjaminan , fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala lainnya
KEBERLAKUAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL DALAM RANGKA PENJAMINAN MESIN PABRIK
21 Februari 2018 8:20
Lahirnya UUPA yang mengatur ketentuan tentang hukum benda tanah secara umum telah memberikan akibat terhadap ketentuan hukum benda yakni benda tanah dan benda yang melekat pada tanah khususnya. Hal ini akan memberi akibat pula pada ketentuan hukum jaminan sejauh yang menjadi obyek jaminan adalah tanah dan benda lain yang melekat pada tanah tersebut. Berdasarkan asas pemisahan horisontal, bangunan dapat dijaminkan terpisah dengan tanahnya demikian pula tanah dapat dijaminkan terpisah dari bangunannya atau benda lain yang melekat padanya. Tumbuhnya lembaga fidusia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak tanpa harus menyerahkan benda tersebut ke dalam kekuasaan kreditur. Hal ini tentunya merupakan harapan yang diinginkan oleh para pengusaha yang membutuhkan modal guna pengembangan usahanya.
PERJANJIAN PENJAMINAN DALAM KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
21 Februari 2018 8:16
UMKM memiliki usaha berprospek baik, namun belum cukup memiliki jaminan kebendaan, sehinga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan dari bank. Hadirnya penjaminan kredit merupakan jembatan bagi mereka yang memiliki usaha yang layak (feasible) akan tetapi tidak bankable. Kegiatan penjaminan tersebut harus memenuhi fungsi sebagai pengganti atau pelengkap agunan kredit, untuk itu diperlukan bingkai hokum perjanjian antara penjamin kredit dalam hal ini LPK dengan bank selakukreditor. Karakteristik perjanjian penjaminan antara Bank dengan LPK dalam kredit UMKM, serta Sistematika pelaksanaan penjaminan kredit UMKM oleh LPK, menjadiisuhukum. Secara normatif untuk menganalisi keduanya diperlukan suatu pendekatan perundang-undangan selain itu dibutuhkan juga pendekatan konsep, sehingga diperoleh kesimpulan. Karakteristik perjanjian penjaminan kredit UMKM adalahmerupakan perjanjian penanggungan yang mana bersifat accessoirdan subsidiair,artinya merupakan perjanjian tambahan dari penjanjian kredit sebagai penjanjian pokok, dan bahwa LPK hanya terikat secara subsidiair, yang manadaya kerja perjanjian penjaminan ini adalah manakala debitur tidak memenuhi prestasinyadanterkait sistematika pelaksanaan penjaminan kredit UMKM dimulai dan dibuktikan dengan terbitnya sertifikat penjaminan oleh LPK yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: a. penjaminan langsung yang mana penjaminan tersebut lahir atas inisiatif debitor untuk itu debitorlah sebagai pemegang sertifikat penjaminan; dan b. penjaminan tidak langsung yang mana penjaminan tersebut lahir dari penjanjian kerjasama antara bank selaku kreditor dengan LPK untuk itu kreditorlah yang memegang sertifikat penjaminan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ATAS PENGGABUNGAN DANA PENSIUN
21 Februari 2018 8:11
Pengertian Dana Pensiun yang diketahui masyarakat umum adalah sebuah bentuk fasilitas Tabungan Jangka Panjang para pegawai, yang akan dinikmati hasilnya setelah pegawai yang bersangkutan pensiun dan hanya berlaku untuk kalangan pegawai pemerintah saja, seperti PNS, ABRI, Polisi. Namun secara yuridis, Pada tanggal 20 April 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pengertian Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional, maka wujud dukungan pemerintah yaitu diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang telah diwujudkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. Sebagai badan hukum Dana Pensiun juga dapat melakukan penggabungan (merger) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya. Namun dalam upaya penggabungan tersebut banyak hal yang harus di perhatikan dalam perlindungan terhadap ha-hak peserta. Jangan sampai tindakan pengabungan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap hak peserta atas mamfaat pensiun baik bagi dirinya sendiri maupun bagi ahli warisnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini apakah Alasan Penggabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan atas Penggabungan Dana Pensiun. Hasil penelitian menunjukkan Alasan penggabungan (merger) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sama dengan penggabungan suatu perusahaan pada umumnya, yaitu : Untuk meningkatkan ekspansi / perkembangan usaha Dana Pensiun Karena pendiri/pengurus dana pensiun yang membubarkan diri, masalah-masalah internal dari DPLK, yaitu keterbatasan aset, sumber daya manusia yang belum memadai, teknologi Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya Selain itu, dengan melakukan penggabungan usaha maka DPLK dapat mengurangi pesaing atau mengurangi persaingan. Dalam hal terjadinya penggabungan Dana Pensiun yang secara hukum mengakibatkan status badan hukum dari Dana Pensiun tersebut berakhir maka secara otomatis Dana Pensiun tersebut dibubarkan. DPLK baru sebagai penerima penggabungan dari kepesertaan yang beralih dari Dana Pensiun sebelumnya. Peserta yang dialihkan dari DPLK yang membubarkan diri, bebas memilih DPLK lain yang menerima penggabungan. Peserta diberi kebebasan memilih dan menentukan mana DPLK yang diinginkan. Hal tersebut tidak mengurangi hak peserta untuk mamfaat pensiun. Secara spesifik mengenai perlindungan peserta di dalam penggabungan Dana Pensiun diberikan oleh Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 77 tahun 1992. Namun dari segi perlindungan yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masih belum lengkap substansinya, seperti upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh peserta / ahli waris yang dirugikan oleh tindakan merger ini tidak diatur lebih lanjut dalam Undangundang Dana Pensiun maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya
PENERAPAN TA’WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD
21 Februari 2018 8:06
Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian legal research dengan tujuan menemukan kebenaran koherensi. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (study case). Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa karakteristik ta’widh pada produk syariah card yaitu merupakan biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Dalam praktiknya, besaran nilai ta’widh telah diketahui di awal akad dan besaran biaya ta’widh bersifat tidak tetap karena penentuan besaran nominal biaya ta’widh ditentukan sesuai dengan lamanya keterlambatan pembayaran serta jenis kartu yang digunakan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut penetuan biaya ta’widh pada syariah card belum sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh. Apabila nasabah tidak memenuhi pembayaran tagihan syariah card yang dimilikinya maka upaya penagihan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah dengan cara menelpon, mengirimkan surat serta melakukan kunjungan langsung baik di rumah maupun tempat kerja nasabah. Selain itu, apabila nasabah masih kesulitan dalam melakukan pembayaran tagihannya maka Bank akan menawarkan penyelesaian tagihan dengan upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Selain daripada itu, upaya penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui musyawarah, Badan Arbitrase Nasional, dan melalui Peradilan Agama.
PERMOHONAN KEPAILITAN YANG DIDASARKAN PADA WANPRESTASI DALAM KERJASAMA KONSTRUKSI
21 Februari 2018 7:29
Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang merupakan hal yang sangat menentukan. Kepailitan dapat kehilangan esensinya tanpa adanya utang yang merupakan pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Pengertian utang dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang luas mengakibatkan timbulnya permasalahan yang sering terjadi. Dalam pengajuan permohonan pailit terdapat syarat materiil yang harus dipenuhi yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan memiliki setidak-tidaknya dua kreditor yang secara tegas terdapat dalam pasal 2 Ayat (1). Utang dalam kepailitan adalah utang prestasi bukan hanya utang dalam bentuk uang sebagai akibat dari perjanjian utang piutang. Salah satunya dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi. Dalam pelaksanaanya permohonan kepailitan yang didasarkan pada utang yang timbul akibat wanprestasi, dalam hal ini kerjasama konstruksi masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan norma dan prinsip utang. Sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan akan kepastian hukum pada kreditor. Sehingga, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan prinsip utang yang ada pada peradilan di Indonesia serta mengetahui status kerjasama apabila dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat putusan pailit.
PENGARUH RELIGIOUS BELIEF, HALAL LOGO CERTIFICATION DAN EXPOSURE TERHADAP PURCHASE INTENTION PRODUK MIE SAMYANG MELALUI HALAL AWARENESS PERIODE 2017-2018
21 Februari 2018 2:07
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Religious Belief, Halal Logo Certification dan Exposure pada konsumen muslim terhadap Purchase Intention yang dimediasi oleh Halal Awareness pada makanan halal di Surabaya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 129 responden dengan metode purposive sampling yaitu menyebarkan kuisioner kepada responden yang memenuhi kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen muslim di Surabaya yang memenuhi beberapa kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis menggunakan teknik analisis structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan aplikasi smartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Religious Belief pada konsumen muslim di Surabaya pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Purchase Intention . Akan tetapi variabel Halal Awareness pada konsumen muslim berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Purchase Intention dan Halal Logo Certification memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Purchase Intention. Variabel Religious Belief, Halal Logo Certification dan Exposure berpengaruh positif secara signifikan terhadap Halal Awareness.
KEABSAHAN LELANG OBJEK JAMINAN DEBITOR BANK UMUM SECARA LANGSUNG TANPA MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT
20 Februari 2018 6:39
Abstrak–Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan praktis yang hendak dicapai yakni untuk mempelajari apakah eksekusi lelang hak tanggungan harus melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau bisa dilakukan tanpa adanya restrukturisasi terlebih dahulu berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab - bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996, dan harus sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur didalam perjanjian kredit yang mereka lakukan. Selain itu didalam penulisan ini saya juga mengemukakan bahwa debitur dapat diberikan perlindungan hukum jika lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM HAL KEPAILITAN NASABAH
20 Februari 2018 6:15
Kasus dalam dunia perbankan konvensional ataupun perbankan syariah semakin bertambah banyak, hal ini menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di ranah perbankan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam pemberian jaminan kepastian hukum tersebut diperlukan peran hukum tertulis yang tertuang dalam akad pada pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah sendiri merupakan pembiayaan bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Namun tidak sedikit pembiayaan syariah mengalami permasalahan. Seperti kepailitan yang dialami seorang nasabah akibat tidak dapat mengelola suatu usahanya dengan baik. Nasabah yang pailit akan dieksekusi jaminannya oleh pihak bank syariah dengan menjual objek jaminan. Hasil penjualan jaminan akan dibayarkan terhadap tanggungan nasabah terhadap bank syariah. jika ada sisa penjualan, maka harta tersebut diserahkan kepada kurator untuk dibayarkan kepada utang nasabah terhadap kreditur lainnya. Namun, apabila penjualan jaminan tidak dapat memenuhi utangnya terhadap bank syariah, maka bank syariah mengajukan piutang kepada kurator untuk penyelesaian sisa piutangnya.
HAK WARIS ANAK ATAS KLAIM ASURANSI JIWA DARI ORANG TUA YANG PERKAWINANNYA TIDAK DICATAT
20 Februari 2018 5:48
Tesis ini berjudul “Hak Waris Anak Atas Klaim Asuransi Jiwa Dari Orang Tua Yang Perkawinannya Tidak Dicatat”, yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah : (1) Hak waris anak terhadap harta orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan, (2) Hak waris anak atas klaim asuransi jiwa dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat menuntut hak keperdataannya kepada ayah biologisnya meskipun dalam UU no 1 Tahun 1974 hal tersebut tidak dimungkinkan. Penerima uang pertanggungan dari polis asuransi jiwa tersebut telah ditunjuk dari awal perjanjian asuransi tersebut ditutup. Tidak dimungkinkan bagi ahli waris yang lain untuk menuntut bagian dari klaim asuransi jiwa tersebut kecuali, apabila besaran atau nilai dari uang pertanggungan tersebut melebihi 1/3 dari total harta waris pewaris
22 Februari 2018 6:57
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis work routinization, role clarity, social support, the lack of promotional opportunity terhadap career commitment dengan job stress sebagai variabel mediasi pada teller dan customer service PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Populasi pada penelitian ini adalah teller dan customer service PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. yang berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan teknik pengukuran menggunakan bantuan Partial Least Square (PLS) pada software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work related dimensions yang terdiri dari work routinization, role clarity, social support, the lack of promotional opportunity berpengaruh signifikan terhadap job stress dan job stress berpengaruh signifikan terhadap career commitment. Selanjutnya, work related dimension yang terdiri dari work routinization dan social support berpengaruh signifikan terhadap career commitment, sedangkan role clarity dan the lack of promotional opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap career commitment. Sehingga job stress bersifat full mediation pada pengaruh role clarity terhadap career commitment dan pengaruh the lack of promotional opportunity terhadap career commitment.
EKSPLORASI PROSES PENYEBAB KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMILIH PENDANAAN UMROH: KASUS PADA PT ABC REGIONAL JAWA TIMUR
22 Februari 2018 6:39
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Dalam perkembangannya, masyarakat tidak hanya melaksanakan ibadah haji, namun juga melaksanakan umrah. Meskipun dengan biaya yang besar masyarakat Indonesia banyak yang masih ingin melaksanakan ibadah haji. Jalan keluar yang diambil oleh masyarakat dalam menghadapi kekurangan biaya ini yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah. Biaya pelaksanaan ibadah umrah sendiri tidak ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan tergantung dari jasa travel yang digunakan masing-masing. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji namun terhambat biaya, dapat melaksanakan umrah dengan biaya yang sedikit lebih murah. Selain itu ibadah umrah juga dapat dilaksanakan kapan saja. Hal inilah yang menjadikan ibadah umrah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di samping itu, saat ini masyarakat yang belum mempunyai dana cukup tidak perlu khawatir tidak dapat melaksanakan ibadah haji maupun umrah, karena terdapat jasa pinjaman yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin ini memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin berangkat umrah namun belum memiliki dana yang cukup. Salah satu perusahaan jasa penjamin yang ada di Indonesia adalah PT ABC. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh hasil penelitian dengan pendekatan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, belum adanya acuan mengenai pandangan islam terhadap sistem talang di PT ABC, pengeloan skill dan wawasan pihak marketing perlu diperhatikan tingkatkan agar mampu meyakinkan konsumen melalui pelayanan yang ditawarkan, perlu pengelompokan saran mengenai sistem talang dan sistem non talang (sistem cash) guna memudahkan pemasaran dan tepat sasaran, serta istem talang merupakan suatu hal yang baru dan masih awam di kalangan masyrakat sehingga perlu pengenalan lebih lanjut mengenai sistem ini.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KARYAWAN BAGIAN PENAGIHAN KARTU KREDIT MACET BANK XYZ SURABAYA
22 Februari 2018 6:24
Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis jasa keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank adalah keberhasilannya dalam mengelola kredit yang diberikan kepada masyarakat. Bagian penagihan kredit macet kartu kredit bank XYZ merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk memastikan aset bank XYZ yang berupa kredit macet bisa diselamatkan sehingga bank XYZ mampu mengelola kredit dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja memediasi hubungan kepemimpinan transaksional dan kinerja karyawan. Pendekatan yang digunakan adalah secara kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisa metode statistik. Populasi penelitian ini adalah semua karyawan bagian penagihan kredit macet kartu kredit bank XYZ yang berjumlah 62 orang akan diambil seluruhnya sebagai sampel dalam penilitan ini. Di dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, Hasil penelitian ini yaitu kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening.
KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PROVINSI JAWA TIMUR DITINJAU DARI PRESPEKTIF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORAL
22 Februari 2018 5:46
Pengukuran kinerja pada suatu organisasi sangatlah dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh organisasi ini berjalan dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur ini atau yang sering disebut dengan PPT Jawa Timur. PPT Jawa Timur ini selain merupakan satu satunya PPT yang terpadu dan satu atap dalam hal pemberian pelayananya, juga hanya terdapat SDM sebanyak sebelas orang yang dimana kesebelas orang tersebut dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditengah jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur ini mengalami peningkatan yang ditinjau dari sudut pandang organizational citizenship behavioral (OCB) dimana para anggota PPT dapat berkerja melebihi dari peran dan tanggung Jawab yang dibebankan. Penelitian ini menilai tentang kinerja PPT Jawa Timur, ditinjau dari sudut pandang OCB, menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling karena dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang kinerja PPT Jawa Timur dalam hal memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja dari PPT Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Timur sudah berjalan dengan baik namun masih dihadapkan dengan kendala, seperti masih belum memiliki shelter tersendiri serta masih adanya kendala dari para anggotanya dalam menangani korban yang tidak bisa bahasa Indonesia atau pun bahasa Jawa atau korban yang merupakan orang yang berkebutuhan kusus. Meski demikian dalam kinerjanya memberikan pelayanan PPT Jawa Timur sudah menjalankan sistem OCB yaitu mereka bersedia berkerja melebihi dari standard dan beban kerja yang diberikan, seperti rela berkerja melebihi jam kerja, bersedia membantu atau mengambil alih tugas dari temanya yang berhalangan atau memiliki masalah dalam pekerjaan, serta gaji mereka yang dibawah UMR. Hal tersebut dilakukan semata dikarenakan anggota PPT murni mengabdi untuk membantu para korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak diwilayah Jawa Timur.
KERJASAMA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PEMERINTAH DESA TAMBAK SAWAH
22 Februari 2018 4:41
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kerjasama yang terjadi di antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambak Sawah yang terlibat didalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan hunian yang layak dalam bentuk rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan didirikan di Kabupaten Sidoarjo dan berlokasi di tanah kas desa Tambak Sawah. Sehingga terbentuklah sebuah kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah, Pemerintah Sidoarjo selaku pemilik gedung rumah susun sederhana sewa yang merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Desa Tambak Sawah selaku pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara secara mendalam, penentuan informan dilakukan dengan purposive dan snowball sampling dimana pihak-pihak yang dianggap memahami kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah. Analisis data menggunakan analisis kualitatif merujuk pada Sugiyono dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah terdapat pembagian hasil antara kedua belah pihak. Lalu kerjasama tersebut termasuk dalam pola Kemitraan Mutualistik. Bentuk kerjasama tersebut merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. Kerjasama yang terbangun menyadari akan aspek pentingnya melakukan kerjasama dilihat dari presentase perolehan pembagian hasil, dari kedua belah pihak sama-sama memperoleh hasil yang sama dari hasil sewa rusunawa Tambak Sawah. Berbagai manfaat yang diterima dari kerjasama ini mulai dari finansial hingga non finansial. Dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambak Sawah cukup efektif karena kapasitas dari satuan rumah susun telah terpenuhi serta dapat menciptakan lingkungan sosial yang guyub dan makmur.
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DENGAN BANK TERHADAP PENJUALAN RUMAH SUSUN MELALUI SISTEM PRE PROJECT SELLING
22 Februari 2018 3:10
The limitation of urban land demands development actors to build more than one storey house or known as apartment / apartment in order to meet the needs of community residence. In general, the sale of flats is done through Pre Project Selling system. Pre Project Selling system is a sales system that is still in the form of drawings or concepts, marketing is done before the development is implemented. With Pre Project Selling, developers simultaneously conduct market tests, and predict sales terms and other alternatives that must be prepared if the target has not been reached. In running the Pre Project Selling system the development actors cooperate with the bank to facilitate its sales with bank credit. The Bank in performing its functions shall apply the principles of prudence as mandated by law. On the prudential principle of banks for credit which one of them requires the existence of collateral, then in the system of pre-selling selling requirements can not be met by the perpetrators of development because the building does not exist and the certificate is still a parent. Therefore, it needs to be further regulated in the cooperation agreement on the sale of flats with credit facilities. So the position of the parties are equally strong and mutually beneficial to the business
KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS OBYEK JAMINAN YANG BELUM DIBAGI (Analisa Putusan No. 10/Pdt.G/2013/Pn-Lsm)
22 Februari 2018 2:42
Lembaga keuangan perbankan dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah terlebih dahulu harus memperhatikan Prinsip 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, dengan terpenuhinya prinsip 5 C maka Bank bisa memberikan fasilitas kredit kepada nasabah disertai dengan pembuatan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah baik secara Notariil maupun dibawah tangan. Perjanjian Kredit tersebut yang dibuat antara Bank dengan nasabah menempatkan kedudukan Bank sebagai Kreditur sedangkan nasabah sebagai Debitur yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Adanya kewajiban membayar pelunasan kredit oleh Debitur kepada Kreditur maka Bank demi menjamin pelunasan hutang tersebut membuat pengesampiangan terhadap Pasal 1131 BW dengan tunduk pada Buku II BW tentang Kebendaan dengan membuat perjanjian Jaminan Kebendaan yaitu menunjuk salah satu benda milik Debitur untuk dijaminkan sebagai pelunasan jaminan hutang apabila Debitur mengalami kredit macet, dalam hal ini adalah Tanah dan Bangunan milik Debitur. Penjaminan Tanah dan Bangunan milik Debitur tunduk pada ketentuan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG YANG DIBATALKAN KARENA PERBEDAAN OBJEK LELANG DALAM PENGUMUMAN LELANG YANG PERTAMA DENGAN YANG KEDUA
22 Februari 2018 2:26
Pejabat Lelang yang merupakan orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki peranan yang penting dalam proses pelelangan. Sehingga perlu mengetahui dengan jelas mengenai bagaimana tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang yang akan sangat bermanfaat bagi pejabat lelang sendiri, pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak ketiga yang berkepentingan untuk menghindari ataupun mengurangi sengketa yang dapat terjadi setelah lelang dilaksanakan. Dan mengetahui pihak-pihak yang bertanggung gugat apabila dalam proses pelelangan merugikan pihak ketiga. Tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari setiap tahap dalam proses pelelangan, diantaranya adalah tahap pra lelang dan pasca lelang yang berkaitan erat dengan dokumen lelang itu sendiri dimana Pejabat Lelang bertanggung jawab untuk mengecek keterangan yang tercantum dalam dokumen-dokumen lelang yang telah diserahkan memiliki suatu “jalan cerita” yang tidak terputus, Apabila ada perbedaan dari objek yang akan dilelang dari pengumuman pertama dengan pengumuman kedua hendaknya didahului ralat pengumuman agar diketahui oleh seluruh peserta lelang. Gugatan dalam suatu pelelangan dalam tahap pra lelang atau pada saat pelaksanaan lelang terjadi, maka yang bertanggung gugat disini adalah instansi pelaksana lelang yaitu KP2LN sebagai suatu instansi dalam hal teknis suatu pelelangan dimana dalam hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang menyangkut kebenaran formil.
DIFUSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (INOVASI PELAYANAN “SAMSAT ON THE SPOT” DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG)
22 Februari 2018 2:20
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” di Kantor Bersama Samsat Karangploso dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya permasalahan banyaknya dan bertambahnya jumlah obyek kendaraan bermotor sehingga memunculkan inovasi pelayanan “Samsat on The Spot”. Selain itu, berkaitan dengan berapa kali petugas dalam memberikan sosialiasi mengenai pelayanan “Samsat on The Spot”. Teori yang dipakai yaitu pertama teori dari Everett M Rogers (2003) untuk saluran komunikasi pada difusi inovasi dan tahapan proses keputusan inovasi. Kedua yaitu teori kolaborasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi difusi inovasi dari Ahmed H Tolba dan Maha Mourad (2011) seperti faktor individu dan faktor budaya, dan Marshall H Becker (1970) untuk faktor sumber informasi yang terpercaya. Metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penetapan informan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” berjalan kurang baik. Saluran komunikasi yang digunakan adalah saluran interpersonal dan media massa dan tahapan proses keputusan inovasi yang ada yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksanaan, dan tahap konfirmasi. Untuk faktor yang memengaruhi difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot” yaitu faktor individu cukup memengaruhi difusi inovasi pelayanan “Samsat on The Spot”, faktor budaya seperti kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan tidak adanya resiko yang didapatkan wajib pajak pada pelayanan “Samsat on The Spot”, dan sumber informasi yang terpercaya berasal dari sosialisasi petugas, “Rujak Limpung”, banner, dan media elektronik (koran elektronik dan radio). Ditemukan faktor lain yang memengaruhi yaitu faktor internal petugas dan faktor lingkungan.
PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN JASA SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI WANITA SIDOMAJU JAWA TIMUR
22 Februari 2018 0:11
Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur menggunakan dasar hukum undang-undang No.25 tahun 1992, meskipun sudah ada undang-undang yang baru tetapi masih belum diberlakukan 2. Syarat untuk meminjam uang di koperasi Wanita Sidomaju hanya fotocopy KTP saja 3. Pengukuran atas pendapatan Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur dicatat pada nilai wajar atau nilai bersih atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 20, yaitu entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.
PENJAMINAN SYARIAH OLEH PT JAMKRINDO SYARIAH
21 Februari 2018 9:22
Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusahaan Penjaminan yang memakai pola syariah wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Namun , untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Penjaminan Syariah sampai saat ini masih memakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penjaminan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tidak ada delegasi atau atribusi bahkan penyebutan tentang keberadaan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga tidak ada. Namun , menjadi kewajiban bagi regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan penjaminan syariah yakni fatwa sulit untuk diterjemahkan atau diaplikasikan dalam peraturan perbankan/penjaminan , fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala lainnya
KEBERLAKUAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL DALAM RANGKA PENJAMINAN MESIN PABRIK
21 Februari 2018 8:20
Lahirnya UUPA yang mengatur ketentuan tentang hukum benda tanah secara umum telah memberikan akibat terhadap ketentuan hukum benda yakni benda tanah dan benda yang melekat pada tanah khususnya. Hal ini akan memberi akibat pula pada ketentuan hukum jaminan sejauh yang menjadi obyek jaminan adalah tanah dan benda lain yang melekat pada tanah tersebut. Berdasarkan asas pemisahan horisontal, bangunan dapat dijaminkan terpisah dengan tanahnya demikian pula tanah dapat dijaminkan terpisah dari bangunannya atau benda lain yang melekat padanya. Tumbuhnya lembaga fidusia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak tanpa harus menyerahkan benda tersebut ke dalam kekuasaan kreditur. Hal ini tentunya merupakan harapan yang diinginkan oleh para pengusaha yang membutuhkan modal guna pengembangan usahanya.
PERJANJIAN PENJAMINAN DALAM KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
21 Februari 2018 8:16
UMKM memiliki usaha berprospek baik, namun belum cukup memiliki jaminan kebendaan, sehinga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan dari bank. Hadirnya penjaminan kredit merupakan jembatan bagi mereka yang memiliki usaha yang layak (feasible) akan tetapi tidak bankable. Kegiatan penjaminan tersebut harus memenuhi fungsi sebagai pengganti atau pelengkap agunan kredit, untuk itu diperlukan bingkai hokum perjanjian antara penjamin kredit dalam hal ini LPK dengan bank selakukreditor. Karakteristik perjanjian penjaminan antara Bank dengan LPK dalam kredit UMKM, serta Sistematika pelaksanaan penjaminan kredit UMKM oleh LPK, menjadiisuhukum. Secara normatif untuk menganalisi keduanya diperlukan suatu pendekatan perundang-undangan selain itu dibutuhkan juga pendekatan konsep, sehingga diperoleh kesimpulan. Karakteristik perjanjian penjaminan kredit UMKM adalahmerupakan perjanjian penanggungan yang mana bersifat accessoirdan subsidiair,artinya merupakan perjanjian tambahan dari penjanjian kredit sebagai penjanjian pokok, dan bahwa LPK hanya terikat secara subsidiair, yang manadaya kerja perjanjian penjaminan ini adalah manakala debitur tidak memenuhi prestasinyadanterkait sistematika pelaksanaan penjaminan kredit UMKM dimulai dan dibuktikan dengan terbitnya sertifikat penjaminan oleh LPK yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: a. penjaminan langsung yang mana penjaminan tersebut lahir atas inisiatif debitor untuk itu debitorlah sebagai pemegang sertifikat penjaminan; dan b. penjaminan tidak langsung yang mana penjaminan tersebut lahir dari penjanjian kerjasama antara bank selaku kreditor dengan LPK untuk itu kreditorlah yang memegang sertifikat penjaminan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ATAS PENGGABUNGAN DANA PENSIUN
21 Februari 2018 8:11
Pengertian Dana Pensiun yang diketahui masyarakat umum adalah sebuah bentuk fasilitas Tabungan Jangka Panjang para pegawai, yang akan dinikmati hasilnya setelah pegawai yang bersangkutan pensiun dan hanya berlaku untuk kalangan pegawai pemerintah saja, seperti PNS, ABRI, Polisi. Namun secara yuridis, Pada tanggal 20 April 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pengertian Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional, maka wujud dukungan pemerintah yaitu diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang telah diwujudkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. Sebagai badan hukum Dana Pensiun juga dapat melakukan penggabungan (merger) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya. Namun dalam upaya penggabungan tersebut banyak hal yang harus di perhatikan dalam perlindungan terhadap ha-hak peserta. Jangan sampai tindakan pengabungan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap hak peserta atas mamfaat pensiun baik bagi dirinya sendiri maupun bagi ahli warisnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini apakah Alasan Penggabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan atas Penggabungan Dana Pensiun. Hasil penelitian menunjukkan Alasan penggabungan (merger) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sama dengan penggabungan suatu perusahaan pada umumnya, yaitu : Untuk meningkatkan ekspansi / perkembangan usaha Dana Pensiun Karena pendiri/pengurus dana pensiun yang membubarkan diri, masalah-masalah internal dari DPLK, yaitu keterbatasan aset, sumber daya manusia yang belum memadai, teknologi Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya Selain itu, dengan melakukan penggabungan usaha maka DPLK dapat mengurangi pesaing atau mengurangi persaingan. Dalam hal terjadinya penggabungan Dana Pensiun yang secara hukum mengakibatkan status badan hukum dari Dana Pensiun tersebut berakhir maka secara otomatis Dana Pensiun tersebut dibubarkan. DPLK baru sebagai penerima penggabungan dari kepesertaan yang beralih dari Dana Pensiun sebelumnya. Peserta yang dialihkan dari DPLK yang membubarkan diri, bebas memilih DPLK lain yang menerima penggabungan. Peserta diberi kebebasan memilih dan menentukan mana DPLK yang diinginkan. Hal tersebut tidak mengurangi hak peserta untuk mamfaat pensiun. Secara spesifik mengenai perlindungan peserta di dalam penggabungan Dana Pensiun diberikan oleh Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 77 tahun 1992. Namun dari segi perlindungan yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masih belum lengkap substansinya, seperti upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh peserta / ahli waris yang dirugikan oleh tindakan merger ini tidak diatur lebih lanjut dalam Undangundang Dana Pensiun maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya
PENERAPAN TA’WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD
21 Februari 2018 8:06
Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian legal research dengan tujuan menemukan kebenaran koherensi. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (study case). Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa karakteristik ta’widh pada produk syariah card yaitu merupakan biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Dalam praktiknya, besaran nilai ta’widh telah diketahui di awal akad dan besaran biaya ta’widh bersifat tidak tetap karena penentuan besaran nominal biaya ta’widh ditentukan sesuai dengan lamanya keterlambatan pembayaran serta jenis kartu yang digunakan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut penetuan biaya ta’widh pada syariah card belum sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh. Apabila nasabah tidak memenuhi pembayaran tagihan syariah card yang dimilikinya maka upaya penagihan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah dengan cara menelpon, mengirimkan surat serta melakukan kunjungan langsung baik di rumah maupun tempat kerja nasabah. Selain itu, apabila nasabah masih kesulitan dalam melakukan pembayaran tagihannya maka Bank akan menawarkan penyelesaian tagihan dengan upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Selain daripada itu, upaya penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui musyawarah, Badan Arbitrase Nasional, dan melalui Peradilan Agama.
PERMOHONAN KEPAILITAN YANG DIDASARKAN PADA WANPRESTASI DALAM KERJASAMA KONSTRUKSI
21 Februari 2018 7:29
Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang merupakan hal yang sangat menentukan. Kepailitan dapat kehilangan esensinya tanpa adanya utang yang merupakan pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Pengertian utang dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang luas mengakibatkan timbulnya permasalahan yang sering terjadi. Dalam pengajuan permohonan pailit terdapat syarat materiil yang harus dipenuhi yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan memiliki setidak-tidaknya dua kreditor yang secara tegas terdapat dalam pasal 2 Ayat (1). Utang dalam kepailitan adalah utang prestasi bukan hanya utang dalam bentuk uang sebagai akibat dari perjanjian utang piutang. Salah satunya dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi. Dalam pelaksanaanya permohonan kepailitan yang didasarkan pada utang yang timbul akibat wanprestasi, dalam hal ini kerjasama konstruksi masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan norma dan prinsip utang. Sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan akan kepastian hukum pada kreditor. Sehingga, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan prinsip utang yang ada pada peradilan di Indonesia serta mengetahui status kerjasama apabila dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat putusan pailit.
PENGARUH RELIGIOUS BELIEF, HALAL LOGO CERTIFICATION DAN EXPOSURE TERHADAP PURCHASE INTENTION PRODUK MIE SAMYANG MELALUI HALAL AWARENESS PERIODE 2017-2018
21 Februari 2018 2:07
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Religious Belief, Halal Logo Certification dan Exposure pada konsumen muslim terhadap Purchase Intention yang dimediasi oleh Halal Awareness pada makanan halal di Surabaya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 129 responden dengan metode purposive sampling yaitu menyebarkan kuisioner kepada responden yang memenuhi kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen muslim di Surabaya yang memenuhi beberapa kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis menggunakan teknik analisis structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan aplikasi smartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Religious Belief pada konsumen muslim di Surabaya pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Purchase Intention . Akan tetapi variabel Halal Awareness pada konsumen muslim berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Purchase Intention dan Halal Logo Certification memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Purchase Intention. Variabel Religious Belief, Halal Logo Certification dan Exposure berpengaruh positif secara signifikan terhadap Halal Awareness.
KEABSAHAN LELANG OBJEK JAMINAN DEBITOR BANK UMUM SECARA LANGSUNG TANPA MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT
20 Februari 2018 6:39
Abstrak–Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan praktis yang hendak dicapai yakni untuk mempelajari apakah eksekusi lelang hak tanggungan harus melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau bisa dilakukan tanpa adanya restrukturisasi terlebih dahulu berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab - bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996, dan harus sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur didalam perjanjian kredit yang mereka lakukan. Selain itu didalam penulisan ini saya juga mengemukakan bahwa debitur dapat diberikan perlindungan hukum jika lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM HAL KEPAILITAN NASABAH
20 Februari 2018 6:15
Kasus dalam dunia perbankan konvensional ataupun perbankan syariah semakin bertambah banyak, hal ini menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di ranah perbankan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam pemberian jaminan kepastian hukum tersebut diperlukan peran hukum tertulis yang tertuang dalam akad pada pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah sendiri merupakan pembiayaan bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Namun tidak sedikit pembiayaan syariah mengalami permasalahan. Seperti kepailitan yang dialami seorang nasabah akibat tidak dapat mengelola suatu usahanya dengan baik. Nasabah yang pailit akan dieksekusi jaminannya oleh pihak bank syariah dengan menjual objek jaminan. Hasil penjualan jaminan akan dibayarkan terhadap tanggungan nasabah terhadap bank syariah. jika ada sisa penjualan, maka harta tersebut diserahkan kepada kurator untuk dibayarkan kepada utang nasabah terhadap kreditur lainnya. Namun, apabila penjualan jaminan tidak dapat memenuhi utangnya terhadap bank syariah, maka bank syariah mengajukan piutang kepada kurator untuk penyelesaian sisa piutangnya.
HAK WARIS ANAK ATAS KLAIM ASURANSI JIWA DARI ORANG TUA YANG PERKAWINANNYA TIDAK DICATAT
20 Februari 2018 5:48
Tesis ini berjudul “Hak Waris Anak Atas Klaim Asuransi Jiwa Dari Orang Tua Yang Perkawinannya Tidak Dicatat”, yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah : (1) Hak waris anak terhadap harta orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan, (2) Hak waris anak atas klaim asuransi jiwa dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat menuntut hak keperdataannya kepada ayah biologisnya meskipun dalam UU no 1 Tahun 1974 hal tersebut tidak dimungkinkan. Penerima uang pertanggungan dari polis asuransi jiwa tersebut telah ditunjuk dari awal perjanjian asuransi tersebut ditutup. Tidak dimungkinkan bagi ahli waris yang lain untuk menuntut bagian dari klaim asuransi jiwa tersebut kecuali, apabila besaran atau nilai dari uang pertanggungan tersebut melebihi 1/3 dari total harta waris pewaris
Comments
Post a Comment